, ,

Ketua Fraksi PAN Minta Penanganan Kasus Affan Ojol Transparan dan Adil

oleh -1053 Dilihat

Sibolga – Ketua Fraksi PAN  Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, angkat bicara mengenai kasus tragis yang menimpa Affan Maulana, seorang pengemudi ojek online (ojol) yang tewas setelah ditabrak kendaraan taktis (rantis) milik Brimob.

Dalam pernyataannya, Saleh menekankan pentingnya penanganan kasus ini dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Ia menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan menyebut kejadian tersebut sebagai tamparan keras bagi aparat negara dalam menjalankan tugas di ruang publik.

Ketua Fraksi PAN
Ketua Fraksi PAN

Baca Juga : Hotel Samarinda dongkrak bisnis melalui kegiatan personal-swasta

Menurutnya, pengusutan secara tuntas terhadap insiden ini sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusikeamanan negara.

Saleh meminta kepada Polri, khususnya Brimob, agar bersikap kooperatif dan membuka ruang penyelidikan seluas-luasnya.

Ia juga mendesak Komisi III DPR RI untuk memantau perkembangan kasus ini secara langsung dan mengawalnya hingga proses hukum selesai.

Tidak boleh ada upaya untuk menutupi atau memperlambat proses hukum.

Ketua Fraksi PAN ini menyebut bahwa perlindungan terhadap warga sipil, terutama pekerja sektor informal seperti ojol, harus menjadi prioritas negara.

Mereka bekerja di jalanan, menghadapi risiko tinggi setiap hari. Negara wajib hadir memberikan perlindungan, bukan malah jadi penyebab bahaya,” katanya.

Dalam kasus Affan, Saleh menyoroti perlunya evaluasi penggunaan kendaraan taktis di ruang publik, terutama saat tidak ada kondisi darurat.

Ia mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku bagi aparat saat mengoperasikan kendaraan jenis rantis di jalan umum.

Rantis itu bukan kendaraan sipil. Lalu mengapa bisa melaju di jalur biasa tanpa pengamanan, dan bahkan menimbulkan korban jiwa?” tanyanya.

 Saleh juga menyoroti pentingnya peran Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk melakukan investigasi independen.

Ini bukan hanya soal pidana. Ada aspek hak asasi manusia, ada dugaan kelalaian institusi negara,” ujarnya.

 Selain itu, Fraksi PAN mendorong pemerintah untuk memberikan kompensasi yang layak kepada keluarga korban, tanpa harus menunggu proses hukum selesai.

Saleh juga mengapresiasi langkah cepat Grab yang memberikan bantuan kepada keluarga korban, namun menurutnya negara tetap tidak boleh lepas tangan.

Ia mengingatkan bahwa dalam negara hukum, keadilan bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak korban dan keluarganya.

Skintific

No More Posts Available.

No more pages to load.