SIBOLGA – Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah dan sosialisasi Jaminan Produk Halal (JPH) secara virtual. Pihak pemerintah melaksanakan agenda ini untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, langkah ini menjadi sangat strategis mengingat fluktuasi harga komoditas pangan sering terjadi menjelang hari besar keagamaan.
Sekretaris Daerah memimpin langsung jalannya rapat tersebut bersama jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sibolga. Hasilnya, pemerintah daerah kini telah menyusun peta jalan untuk mengintervensi pasar jika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar.
Kendalikan Inflasi Melalui Pengawasan Pasar
Pemko Sibolga menekankan pentingnya pengawasan distribusi barang pokok dari tingkat produsen hingga ke tangan konsumen. Selain itu, petugas juga rutin memantau stok beras, minyak goreng, dan cabai di pasar-pasar tradisional setiap harinya. Dengan demikian, potensi penimbunan barang oleh oknum tidak bertanggung jawab dapat terdeteksi sedini mungkin.
Pihak dinas terkait juga akan menggelar operasi pasar murah di beberapa titik pemukiman padat penduduk dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, warga diharapkan tidak perlu melakukan aksi borong (panic buying) karena ketersediaan stok pangan masih sangat mencukupi. Langkah proaktif ini bertujuan agar angka inflasi di Kota Sibolga tetap berada pada level yang terkendali dan stabil.
“Kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar. Sebab, stabilitas ekonomi daerah merupakan kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Sibolga,” ujar Sekda Sibolga.
Baca Juga:Tiga Bulan Terisolasi, Warga Sibio-bio Terobos Sungai
Sosialisasi JPH bagi Pelaku Usaha Mikro
Selain membahas inflasi, rapat tersebut juga memberikan perhatian khusus pada percepatan sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH). Bahkan, Pemko Sibolga mendorong para pelaku UMKM lokal untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman mereka. Oleh karena itu, jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilai tambah serta kepercayaan konsumen terhadap produk asli Sibolga.
Pemerintah kota akan memfasilitasi pendampingan bagi para pedagang yang masih kesulitan dalam proses administrasi JPH. Dengan begitu, ekosistem industri halal di Kota Sibolga dapat berkembang lebih cepat dan memberikan dampak ekonomi yang luas. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi modal penting dalam memajukan sektor ekonomi kreatif di daerah.
Komitmen Ketahanan Pangan dan Ekonomi
Pada akhirnya, partisipasi Pemko Sibolga dalam rakor ini memperkuat komitmen daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Hasilnya, koordinasi antarinstansi kini semakin solid dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang dinamis. Pada akhirnya, Kota Sibolga akan tumbuh menjadi wilayah yang lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
Pemerintah berjanji akan terus melakukan evaluasi mingguan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok di lapangan. Sebab, kecepatan dalam mengambil kebijakan merupakan faktor penentu dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
