Sibolga – Pengusaha Keluhkan Sektor industri Indonesia tengah menghadapi harapan yang menipis, lantaran pasokan gas murah (HGBT) semakin langka dan terbatas. Kondisi ini memicu keresahan mendalam di kalangan pelaku usaha
Para pengusaha menyampaikan keluhannya cukup keras: suplai gas tidak lancar, sedangkan harga tinggi mendorong biaya produksi meroket. Salah satunya datang dari Inaplas, asosiasi industri petrokimia.
Baca Juga : Karies Gigi pada Anak di Atas 90 Persen IDGAI Soroti Kebiasaan Ini
Sebagai tanggapan, Menko Airlangga Hartarto berjanji akan meninjau lebih dalam masalah HGBT, termasuk kemungkinan menambah suplai gas dari kontraktor migas dan mempertimbangkan impor gas.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengevaluasi pasokan dan harga gas yang tersedia bagi industri, agar tidak terjadi kelangkaan yang membebani sektor manufaktur.
Keluhan lain datang dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Juru bicara Kemenperin, Febri Hendri, menyebut pengetatan pasokan HGBT adalah “masalah klasik berulang” yang merugikan.
Menurut Febri, instrumen HGBT diambil langsung oleh presiden—harga US$6,5 per MMBTU—dan seharusnya menjadi acuan yang ditaati semua lembaga.
Namun faktanya, banyak perusahaan seperti PGN menyuplai gas di luar mekanisme HGBT—dengan harga jauh lebih tinggi, misalnya US$16–17,8 per MMBTU—karena adanya pembatasan kuota dan surcharge.
Kondisi ini memberatkan industri padat energi seperti petrokimia, pupuk, baja, kaca, dan keramik, karena gas merupakan bagian besar dari struktur biaya produksi mereka.
Dampaknya nyata: utilisasi pabrik turun hingga satu pabrik bahkan menghentikan produksi karena tak mampu bersaing dengan produk impor.
Kadin Indonesia, melalui Saleh Husin, juga mengungkapkan bahwa banyak industri di Jawa Barat dan Jawa Timur mengalami kesulitan mendapatkan alokasi HGBT.
Ia menilai implementasi HGBT di lapangan tidak sejalan dengan kebijakan pusat—terkesan ada ego sektoral yang menghambat pasokan industri.
Yustinus Gunawan dari Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) menyebut realisasi pasokan HGBT di awal 2025 hanya mencapai 54–73%, jauh di bawah target.
Situasi ini memaksa banyak industri membayar harga gas lebih tinggi, menggerus daya saing kawasan manufaktur nasional.
Karena itu, langkah Menko Airlangga meninjau pasokan dan membuka kemungkinan impor gas sangat penting. Ini bisa menjadi strategi untuk memenuhi permintaan mendesak industri.
Opsi impor LNG—dengan harga kompetitif—berpotensi menciptakan kompetisi harga dan membantu menstabilkan pasokan gas domestik.
Sebelumnya, Airlangga sudah memastikan kawasan industri bisa mengimpor LNG agar harga tetap kompetitif, sebuah angin segar bagi sektor industri.
Aspermigas juga menilai industri gas nasional rentan terhadap gangguan operasional di lapangan. Ketika terjadi maintenance atau kebakaran, pasokan langsung terganggu karena tidak ada infrastruktur pengganti cepat.
Infrastruktur seperti jalur pipa utama (Kalija) masih terbatas—mengingat proyek infrastruktur migas baru rampung setelah hitungan puluhan tahun. Kondisi ini memperparah krisis saat gangguan kecil terjadi.
Optimisme muncul dari harapan bahwa pemerintah akan memperkuat rantai pasok gas, termasuk pengaturan agregator gas nasional dan mendukung impor sebagai solusi sementara.
Di tengah tekanan global, sejumlah negara seperti AS menawarkan LNG dengan harga 9,8–12,5 USD/MMBTU—lebih rendah dibanding harga domestik.
