SIBOLGA – Angka stunting di Kota Sibolga menunjukkan peningkatan. Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga melalui Dinas Kesehatan pun langsung bergerak cepat dengan melakukan pengukuran dan publikasi stunting di Aula Bank Indonesia Sibolga, Jumat (24/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga Herman Suwito yang mewakili Wali Kota Akhmad Syukri Nazry Penarik, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemko Sibolga.
Dalam sambutan tertulis Wali Kota yang dibacakan Sekda Herman, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga 2025–2029 menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama.
Baca Juga:
Suasana Haru Selimuti Rumah Duka Korban Laka Maut Bus di Tol Pemalang
Fokusnya adalah peningkatan kesehatan dan gizi berbasis siklus hidup, pencegahan stunting, serta penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan.
“Pemerintah terus memperkuat pemenuhan tenaga kesehatan, pembekalan, tata kelola, dan inovasi pelayanan agar masyarakat Sibolga semakin sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Sekda Herman Suwito.
Sibolga Jadi Lokasi Prioritas Nasional
Sekda menegaskan, program ini sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Sibolga untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pelayanan kesehatan merata dan terjangkau, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
“Isu stunting kini menjadi perhatian serius pemerintah. Kota Sibolga termasuk dalam lokasi prioritas perluasan penanganan stunting nasional pada tahun 2025,” kata Herman.
Baca Juga:
Arsitektur Kontemporer: Wajah Baru Dunia Modern yang Penuh Eksperimen dan Keberanian
Menurut data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kota Sibolga tercatat 18,1 persen. Angka itu masih di atas target nasional tahun 2025 sebesar 18,8 persen.
Namun, data dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) menunjukkan tren peningkatan kasus stunting di lapangan. Pada tahun 2024 tercatat 4,26 persen atau 289 balita mengalami stunting. Jumlah ini naik menjadi 4,79 persen atau 306 balita pada pengukuran bulan Agustus 2025.
“Angka ini menjadi alarm bagi semua pihak agar bergerak bersama. Tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kesehatan. Diperlukan sinergi Forkopimda, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa,” tegasnya.
